Slank VS Polisi



Hari ini kayaknya kabar dari dunia hiburan banyak yang menggelitik saya, hehe
Setelah tadi Raffi Ahmad, dkk dengan kasus narkobanya sehingga harus berurusan dengan Polisi, sekarang Slank yang mengadu ke MK karna konsernya banyak yang decekal Polisi. (tapi entah ini kabar baru atau lama, tapi yang jelas saya baru dengar, hehe)
Hemhem, polisi ohh polisi, banyak sisi menyebalkan-nya..

Personel Slank yang diwakili Bim Bim dan Ivan, Selasa (22/1) lalu mengadu ke Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. soal penafsiran pasal 15 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Polisi selama ini memang menjadikan pasal tersebut sebagai dasar penerbitan izin keramaian, termasuk konser musik Slank. Aturan itu menyebutkan, polisi berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

Bagi Slank, pasal tersebut tidak jelas dan rawan dipermainkan. Mereka menganggap ada ketidakberesan polisi dalam menafsirkan pasal tersebut. Buktinya, sejak 2008 pencekalan makin sering. Sudah belasan kali Slank gagal manggung karena izin tidak keluar. Yang ironis, izin acapkali tidak keluar beberapa jam sebelum dimulainya konser, sehingga merugikan persiapan dan pihak ketiga.


Hubungan polisi dengan Slank selama ini memiliki track record kurang baik. Slank pernah aktif membela KPK saat berseteru dengan polisi dalam kasus Cicak v Buaya, Oktober 2009. Saat itu Slank menjadi ikon pemberantasan korupsi dalam aksi mengkritisi polisi yang dipelopori Cicak (Cinta Indonesia Cinta KPK). Mereka aktif membela dua pimpinan KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah yang dijadikan tersangka oleh polisi dalam kasus suap PT Masaro. Bibit dan Chandra belakangan bebas karena tidak cukup bukti.


Keluhan Slank mengingatkan pasal karet tentang surversif dan makar terhadap negara (haatzai artikelen). Pasal tersebut kini telah dinyatakan tidak berlaku. Sebelum era reformasi, pasal tersebut menjadi momok bagi aktivis dalam mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. Maklum, penerjemahan pasal tersebut bisa dibilang seenaknya aparat. Setiap unjuk rasa harus didahului adanya izin dari kepolisian. Tanpa adanya izin, aparat bertindak represif dengan membubarkan, bahkan menangkap, demonstran. Sikap aparat tidak didasari tujuan penegakan hukum, tetapi kepentingan penguasa.


Nah, kita juga berharap pengalaman buruk era Orde Baru itu tidak dialami lagi oleh Slank dan pengikutnya, Slankers. Polisi boleh saja tidak suka terhadap Slank. Namun, tidak berarti mengesampingkan penafsiran pasal sesuai kepentingannya. Polisi harus tetap mendasarkan penerbitan izin konser Slank demi kepentingan pene­gakan hukum.


Dalam konteks ini, aparat sudah seharusnya me­nghormati kebebasan berekspresi, khususnya bermusik, para personel Slank. Baik polisi maupun Slank sebaiknya duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar terkait kebuntuan izin konser. Kita percaya polisi dapat bertindak dewasa dalam menyikapi permasalahan tersebut. Kita juga meyakini pelarangan konser tidak didasari motif balas dendam, tetapi lebih untuk mencegah terjadinya kericuhan dalam setiap konser. Sebaliknya, bagi Slank, kasus tersebut menjadi introspeksi betapa pentingnya aspek pengamanan dalam setiap konser.


Bila memang tidak ada jalan keluar, semua solusi permasalahan kini ada di tangan Mahfud. Sudah menjadi tugas MK untuk mencari titik temu antara penafsiran ”yang benar” pasal 15 UU No 2 Tahun 2002 dan permasalahan yang dihadapi Slank. Para hakim kon­stitusi harus bisa membuktikan bahwa hukum tidak menjadi penghambat kebebasan berekspresi bermusik, apalagi menjadi alat balas dendam.
- Reviewer: Tride Darsono - ItemReviewed: Slank VS Polisi



Artikel Terkait:




Ayo Berkomentar di Blognya Anak Gaptek...

15 Respones to "Slank VS Polisi"

 

© 2012 TerGapteK.Com All Rights Reserved Thesis WordPress Theme Converted into Blogger Template by Hack Tutors.info n Modified by Blogger TerGaptek |